Pertahankan Cita-Cita Reformasi, Tolak Dwifungsi TNI

Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Reformasi tersebut berhasil menumbangkan rezim otoriter dan membuka jalan bagi terwujudnya demokrasi. Salah satu capaian penting reformasi adalah pemisahan TNI dari sipil dan politik (dwifungsi TNI), karena dwifungsi TNI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, telah terbukti menjadi sumber pelanggaran HAM dan melemahkan demokrasi.

Profesionalisme TNI merupakan kunci bagi keamanan dan stabilitas negara. TNI yang profesional adalah TNI yang fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta tidak terlibat dalam politik praktis dan urusan sipil. Hal ini merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

Kekhawatiran muncul terkait upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI melalui revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang terkesan terburu-buru dan dilakukan secara tertutup oleh DPR. 

RUU tersebut mengkhawatirkan karena memberikan TNI wewenang untuk mengawasi seluruh badan pemerintahan dan menggunakan senjata, yang potensial melemahkan kontrol sipil dan mengancam demokrasi.

Jika RUU ini disahkan tanpa revisi yang substansial dan partisipasi publik yang memadai, demokrasi Indonesia akan menghadapi ancaman serius. Pengembalian peran TNI ke ranah sipil, terlebih dengan wewenang yang demikian luas, berpotensi memunculkan militerisme dan pelanggaran HAM. Supremasi hukum akan terancam, dan kontrol sipil atas militer akan melemah.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2025/03/15/18241261/protes-ruu-tni-koalisi-sipil-gedor-pintu-ruang-rapat-panja-dpr-di-hotel

https://nasional.kompas.com/read/2025/03/15/14450331/revisi-uu-tni-tugas-tni-bertambah-atasi-narkoba-dan-pertahanan-siber

https://www.tempo.co/politik/rapat-kilat-revisi-uu-tni-digelar-di-hotel-mewah-hingga-didobrak-massa-aksi-1220165

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32-1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster-utama/amp