Pertahankan Cita-Cita Reformasi, Tolak Dwifungsi TNI
Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Reformasi tersebut berhasil menumbangkan rezim otoriter dan membuka jalan bagi terwujudnya demokrasi. Salah satu capaian penting reformasi adalah pemisahan TNI dari sipil dan politik (dwifungsi TNI), karena dwifungsi TNI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, telah terbukti menjadi sumber pelanggaran HAM dan melemahkan demokrasi. Profesionalisme TNI merupakan kunci bagi keamanan dan stabilitas negara. TNI yang profesional adalah TNI yang fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta tidak terlibat dalam politik praktis dan urusan sipil. Hal ini merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Kekhawatiran muncul terkait upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI melalui revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang terkesan terburu-buru dan dilakukan secara tertutup oleh DPR. RUU tersebut mengkhawatirkan karena memberikan TNI wewenang untuk mengawasi seluru...